 |
| Focus Group Discussion (FGD) terkait Rencana Kerja JIPPNas dan Perkembangan Pemutakhiran data inovasi pada web JIPPNas. (Foto: humas/KemenPANRB) |
Banyuwangi Terkini - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) fokus memperbarui dan mengintegrasikan data inovasi pelayanan publik di laman Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas). Dalam langkah ini, JIPPNas dipersiapkan sebagai Knowledge Management System (KMS), yang memungkinkan penyederhanaan dan otomatisasi data lintas sistem, serta menyediakan informasi inovasi secara real-time.
Akik Dwi Suharto Rudolfus, Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta pada Jumat (13/9), menjelaskan bahwa integrasi ini akan mempermudah penyediaan data dan mengurangi redudansi, yang selama ini menjadi kendala. Saat ini, data inovasi yang terdaftar di JIPPNas berasal dari berbagai sumber, termasuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dari Kementerian PANRB, Innovation Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri, dan Laboratorium Inovasi (LABINOV) dari Lembaga Administrasi Negara, dengan total mencapai 2.928 inovasi.
Namun, hingga kini, hanya 32% dari total data inovasi yang telah dimutakhirkan. Banyak inovasi yang sudah lama tidak terbarukan, yang menghambat proses validasi. “Kita melihat masih ada banyak inovasi lama yang tidak bisa dimutakhirkan. Ini tantangan yang harus segera kita atasi,” ungkap Akik.
Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian PANRB tengah merancang integrasi sistem antara JIPPNas dengan platform inovasi pelayanan publik lainnya, seperti Tuxedovation dari Kementerian Dalam Negeri dan Inoland dari Lembaga Administrasi Negara. Akik berharap integrasi ini dapat mempercepat pertukaran data dan meningkatkan efisiensi.
“Kita butuh pandangan dari berbagai pihak terkait bentuk integrasi yang akan diterapkan, untuk memastikan pertukaran data antar platform ini berjalan lancar,” tambahnya.
Integrasi ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya bagi tiga kementerian dan lembaga tersebut, tetapi juga instansi terkait lainnya yang terlibat dalam pengembangan inovasi pelayanan publik. Selain itu, sistem ini akan mendukung pertumbuhan inovasi dengan menyediakan akses mudah ke data dan feedback untuk pengembangan inovasi lebih lanjut.
Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara, Hartoto, menjelaskan bahwa Inoland memiliki fitur yang lengkap untuk mendukung proses inovasi dari tahap awal hingga evaluasi pasca proses. Platform ini menawarkan berbagai layanan, termasuk video distance learning, coaching clinic online, serta Laboratorium Inovasi yang menyediakan panduan bagi para pelaku inovasi.
Di fase pasca-proses, Inoland menyediakan perangkat untuk monitoring dan evaluasi inovasi, sehingga instansi atau inovator dapat mengukur dampak dan manfaat inovasi yang dihasilkan. Inoland juga dilengkapi dengan informasi kompetisi inovasi, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta potensi replikasi inovasi oleh instansi lain.
Hartoto menambahkan, “Dengan Inoland, kita tidak hanya mendukung pengembangan inovasi dari sisi teori, tetapi juga memastikan inovasi tersebut memberikan dampak nyata melalui pemantauan dan evaluasi yang sistematis.”
Dengan langkah-langkah ini, Kementerian PANRB dan lembaga-lembaga terkait berharap bisa memaksimalkan potensi inovasi pelayanan publik di Indonesia, serta menghadirkan sistem yang lebih efisien, terintegrasi, dan relevan bagi seluruh pemangku kepentingan.***
