 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: Humas Setkab/Ibrahim). |
Banyuwangi Terkini - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan komitmennya untuk menuntaskan sejumlah program prioritas sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin berakhir.
Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan pers setelah menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024).
Agus mengungkapkan bahwa sidang kali ini berfokus pada arahan penting dari Presiden Jokowi, yang meminta semua kementerian dan lembaga menyelesaikan target masing-masing sebelum masa transisi ke pemerintahan baru dimulai.
“Kita mempersiapkan sebuah transisi pemerintahan yang bukan hanya mulus, tapi bisa menjadi landasan untuk Indonesia segera berlari kencang dan terus berkembang," jelas Agus.
Salah satu program unggulan Kementerian ATR/BPN yang mendapat perhatian khusus adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Agus menyebutkan bahwa hingga saat ini lebih dari 117 juta bidang tanah telah terdaftar dari target 120 juta bidang tanah pada akhir 2024. Dengan beberapa bulan tersisa, kementerian akan berupaya keras untuk mencapai target ini.
“Masih ada waktu untuk menuntaskan dan mengawal program ini, sehingga target dapat dicapai dengan baik,” lanjut Agus.
Selain PTSL, Kementerian ATR/BPN juga fokus pada reforma agraria. Program ini mencakup penataan aset dan akses masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Agus menjelaskan bahwa penataan ini penting dalam membantu masyarakat memperoleh akses lebih baik terhadap sumber daya tanah.
“Penataan aset dan akses masyarakat dalam reforma agraria ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka,” tambahnya.
Agus Yudhoyono menegaskan komitmennya dalam memberantas mafia tanah yang merugikan masyarakat dan negara. Ia menyoroti bahwa banyak masyarakat rentan yang hak-haknya diserobot, sehingga penting bagi kementerian untuk melindungi mereka.
“Kami akan terus memberantas mafia tanah demi melindungi masyarakat rentan dan memberikan keadilan bagi mereka,” tegas Agus.
Selain itu, Agus juga memastikan bahwa kementeriannya terus berupaya memberikan jaminan hukum yang kuat bagi para investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Menurutnya, kepastian hukum ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Agus berharap bahwa transisi pemerintahan menuju Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat berjalan dengan lancar, sehingga program-program yang sudah baik selama kepemimpinan Presiden Jokowi bisa dilanjutkan.
“Presiden terpilih Prabowo Subianto juga ingin melanjutkan capaian-capaian yang sudah baik selama ini, khususnya yang relevan dengan stabilitas ekonomi dan politik," tutup Agus.***
