 |
| Menag Nasaruddin dan Wamenag Romo Muhammad Syafii. (Foto: Kemenag RI) |
Banyuwangi Terkini - Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan penyelesaian sertifikasi guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan hingga 2026. Program ini mencakup guru madrasah dan guru agama lintas agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu) di sekolah umum.
Langkah ini diambil untuk mendukung kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa program PPG Dalam Jabatan merupakan solusi strategis untuk mengatasi kesenjangan sertifikasi guru.
"PPG Dalam Jabatan adalah solusi strategis dalam mengatasi kesenjangan sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama. Dengan pendekatan yang lebih efisien dan terstruktur, kami yakin kualitas pendidikan madrasah dan pendidikan agama di sekolah umum akan semakin meningkat," ujar Nasaruddin di Jakarta, Jumat (3/1/2025).
Saat ini, terdapat 620.716 guru binaan Kemenag yang belum mengikuti program PPG. Rinciannya adalah:
- Guru Madrasah: 484.678 orang
- Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum: 95.367 orang
- Guru agama Kristen: 29.002 orang
- Guru agama Katolik: 11.115 orang
- Guru agama Hindu: 494 orang
- Guru agama Buddha: 689 orang
- Guru agama Khonghucu: 176 orang
Wakil Menteri Agama, HM Romo Syafii, optimistis sertifikasi ini dapat diselesaikan dalam dua tahun.
"Penyelesaian sertifikasi guru di bawah Kemenag melalui PPG Dalam Jabatan akan diselesaikan dalam dua tahun. Semua harus selesai. Saya minta setiap Satker yang mengurus masalah ini bekerja dengan cepat, taktis, dan sungguh-sungguh," ujarnya.
Sebagai bagian dari komitmen Kemenag, tunjangan profesi guru (TPG) juga akan ditingkatkan. Untuk guru non-ASN tersertifikasi, tunjangan dinaikkan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan. Sementara itu, guru ASN akan tetap menerima TPG setara satu kali gaji pokok.
"Sertifikasi guru merupakan program prioritas kemenag,saya harap semua pihak harus sepakat. Anggaran pengadaan laptop perlu dirasionalisasi, seremonial harus kita tekan dulu, saya minta semua pihak mendukung program Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan guru," tambah Romo.
Program PPG Dalam Jabatan akan dimulai pada 1 Maret 2025, dilaksanakan serentak di 56 LPTK dengan lima angkatan, masing-masing berlangsung selama 45 hari. Proses seleksi peserta akan menggunakan sistem berbasis data untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, pola PPG akan menyesuaikan pendekatan transformasi yang diterapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Ada tambahan komponen pendampingan melalui Learning Management System (LMS) untuk memastikan efektivitas proses belajar mengajar.
Dengan program akselerasi ini, Kemenag menargetkan pada Desember 2026, seluruh guru di bawah naungannya telah memiliki sertifikat pendidik. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih profesional dan berkualitas.***
