 |
| Presiden Prabowo Subianto menerima Menko dan sejumlah menteri di bawah Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Istana Bogor, Jawa Barat. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo) |
Banyuwangi Terkini - Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan sejumlah menteri di bawah koordinasinya di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1). Pertemuan ini menyoroti sejumlah agenda strategis untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, termasuk optimalisasi bantuan sosial, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta peningkatan kapasitas pekerja migran.
Dalam keterangannya, Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pertemuan ini fokus pada isu-isu pemberdayaan masyarakat yang harus segera ditangani. Salah satu yang menjadi prioritas adalah memastikan data tunggal penerima manfaat untuk mendukung berbagai program pemberdayaan agar tepat sasaran. Muhaimin menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat pembenahan data penerima bantuan sosial agar program pemerintah bisa menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran, yang kedua meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi, kolaborasi dengan UMKM," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi melalui berbagai inisiatif, termasuk kolaborasi antara UMKM dan usaha besar. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia. Menurut Muhaimin, pemerintah akan membangun 100 balai latihan kerja baru yang didedikasikan untuk mempersiapkan pekerja migran dengan keterampilan standar internasional.
“Untuk pemberangkatan, persiapan jabatan tertentu kualitas standar skill dan vokasi yang siapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing pekerja migran Indonesia di pasar global, tetapi juga memberikan mereka perlindungan yang lebih baik melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri di luar negeri. Muhaimin juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk memperluas akses pendanaan bagi UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan pekerja migran. Pemerintah berencana menginisiasi model pendanaan berbunga rendah melalui dana pinjaman bergulir yang dikelola bersama kementerian terkait.
“Ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” kata Muhaimin.
Langkah ini bertujuan untuk memberikan stimulus ekonomi bagi para pelaku UMKM dan pekerja migran agar mereka dapat mengembangkan usaha atau memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Selain program pelatihan dan pendanaan, pemerintah juga menyoroti pentingnya optimalisasi bantuan sosial. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah akan melakukan pembenahan data penerima bantuan dengan melibatkan usulan dan sanggahan dari masyarakat.
“Pokoknya gini tidak ada satupun orang miskin di Republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu yang paling akan kita lakukan dalam waktu cepat,” lanjutnya.
Program ini bertujuan untuk memastikan tidak ada masyarakat miskin yang terlewat dari bantuan sosial, sekaligus memperbaiki mekanisme pendistribusian agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh program pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait. Presiden berharap langkah-langkah ini dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan memberdayakan masyarakat di berbagai sektor.
Dengan sejumlah langkah strategis yang akan segera diimplementasikan, pemerintah optimis bahwa program-program ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.***
