 |
| Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat memimpin rapat. (Foto: Humas/Kab/BWI) |
Banyuwangi Terkini – Kekerasan terhadap anak, baik secara psikis, fisik, maupun seksual, terus menjadi perhatian serius berbagai pihak, terutama di lingkungan pendidikan. Sebagai langkah preventif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menggandeng berbagai stakeholder untuk bersama-sama menangani permasalahan ini secara menyeluruh.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memimpin rapat koordinasi yang berlangsung pada Minggu malam (5/1/2025) di Kantor Bupati Banyuwangi. Rapat tersebut dihadiri jajaran Forum Pimpinan Daerah, di antaranya Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra, Dandim 0825 Letkol Arh Joko Sukoyo, Kajari Banyuwangi Suhardjono, dan Wakil Ketua 1 DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni’mah. Turut hadir pula Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Dr. H. Choironi Hidayat, ulama, organisasi kemasyarakatan seperti MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, FKUB, serta sejumlah NGO dan aktivis pemerhati anak.
Dalam rapat tersebut, Bupati Ipuk menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menangani permasalahan kekerasan dan kenakalan anak di Banyuwangi. Ia mengungkapkan bahwa meskipun sejumlah regulasi dan tindakan preventif telah dilakukan, kasus kekerasan terhadap anak masih saja terjadi.
“Regulasi sudah kita sudah buat, eksekusi beberapa hal sudah kita lakukan, tetapi masih ada kasus yang terjadi. Mungkin ini karena perhatian kita terhadap pencegahan kenakalan anak dan remaja masih dilakukan parsial, kita masih kerja sendiri-sendiri dan kurang koordinasi, karenanya dengan pertemuan ini kita berharap ada solusi bersama untuk menghadapi masalah tersebut,” ujar Ipuk.
Menurut Bupati, perlu langkah strategis dan komprehensif yang melibatkan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, hingga organisasi sosial kemasyarakatan.
Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran minuman keras (miras) dan narkoba, yang menjadi salah satu pemicu utama kenakalan dan kekerasan anak.
“Bagi kami tidak ada ampun untuk miras, karena berbagai kejahatan diawali karena pengaruh miras. Seluruh jajaran saya pastikan menindak setiap pelanggaran,” kata Rama.
Kapolresta juga menyoroti pentingnya pengawasan di lingkungan pendidikan, terutama lembaga berbasis asrama seperti pesantren. Ia menyarankan agar lembaga-lembaga tersebut memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pendidikan dan kepengasuhan.
“Menyoroti masih adanya kasus kekerasan yang menimpa santri, maka pengawasan terhadap murid di luar jam sekolah bisa lebih ditingkatkan dengan adanya SOP pendidikan dan kepengasuhan yang tegas dan ditaati bersama,” tambahnya.
Kajari Banyuwangi Suhardjono menyoroti miras sebagai akar permasalahan utama yang memicu kenakalan anak. Ia mengusulkan agar Pemkab Banyuwangi memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk membantu penegakan hukum terkait peredaran miras.
Sementara itu, Katib Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi, Kiai Sunandi Zubaidi, mendukung perlunya pembinaan lebih sistematis di lingkungan pesantren.
“Kami memang perlu standarisasi untuk mewujudkan pesantren yang ramah anak. Kami siap untuk mengorkestrasinya jika gagasan ini digerakkan,” ujar Kiai Sunandi.
Di akhir rapat, sejumlah langkah konkret disepakati untuk segera dilaksanakan, di antaranya:
- Pembangunan Panti Sosial: Sarana rehabilitasi anak jalanan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
- Operasi Gabungan Anti-Miras: Pembentukan tim gabungan untuk patroli miras di seluruh wilayah Banyuwangi.
- Satgas Anti-Narkoba: Pembentukan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
- Sirkuit Balap untuk Anak Muda: Pembangunan sirkuit sebagai solusi untuk mengakomodasi hobi balap liar.
- Aktivasi Karang Taruna: Pelibatan karang taruna di tingkat desa untuk pencegahan kenakalan anak dan remaja.
- Satgas Kekerasan Anak: Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak di setiap desa.
- Sosialisasi Intensif: Edukasi bahaya narkoba dan kekerasan kepada masyarakat luas melalui sekolah, pesantren, dan organisasi kemasyarakatan.
Dengan kolaborasi yang diperkuat melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Banyuwangi berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak. Ipuk Fiestiandani menekankan bahwa masa depan anak-anak Banyuwangi adalah tanggung jawab bersama.***
