 |
| Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita saat tampung keluhan petani di Banyuwangi. (Foto: Istimewa) |
Banyuwangi Terkini – Keluhan petani terkait sulitnya menjual gabah ke Perum Bulog mendapat perhatian serius dari anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita. Politikus PDI Perjuangan ini turun langsung ke Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Rabu (16/4/2025), untuk mendengar langsung suara para petani.
Dalam kunjungan itu, Sonny berdialog dengan Dulhadi, Ketua Kelompok Tani Dusun Babakan, dan Tumirin, Ketua Kelompok Tani Dusun Krajan, serta sejumlah petani lainnya yang menyampaikan persoalan seputar distribusi gabah dan kualitas bantuan alat pertanian.
Dulhadi menuturkan, meski sudah ada instruksi untuk menyetor gabah ke Bulog, proses pengambilannya justru menyulitkan petani.
"Sewa kendaraan jadi mahal karena sopir tidak mau ambil barang sampai malam," ungkap Dulhadi.
Hal senada disampaikan Tumirin yang menyoroti kualitas bantuan alat pertanian dari pemerintah. Ia menyebut banyak alat yang akhirnya mangkrak dan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
"Alat pertanian banyak yang mangkrak karena tidak produktif. Kami berharap ke depan bantuannya benar-benar bermanfaat dan berkualitas," ujar Tumirin.
Menanggapi keluhan tersebut, Sonny T. Danaparamita menegaskan komitmennya untuk menyuarakan masalah ini langsung ke pimpinan Bulog dan kementerian terkait. Ia menyebut tidak boleh ada alasan untuk keterlambatan penyerapan gabah.
"Tidak ada alasan bagi Bulog untuk lamban menyerap gabah. Kalau kendala tempat, SDM atau transportasi, harusnya diselesaikan. Sewa tempat, tambah kuli, atau siapkan armada," tegas Sonny.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur III itu juga mengingatkan pentingnya menjalankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram tanpa potongan tara, sebagaimana sudah ditetapkan oleh pemerintah.
“Jangan sampai gabah yang sudah dipanen dibiarkan di pinggir jalan. Itu merugikan petani,” imbuh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu.
Lebih jauh, Sonny menyatakan bahwa pengawasan terhadap kebijakan pangan dan pertanian akan terus diperkuat. Ia ingin memastikan setiap kebijakan pro-petani benar-benar diterapkan di lapangan.
“Saya pastikan suara petani Banyuwangi akan sampai ke pusat. Pemerintah sudah menetapkan HPP gabah Rp6.500/kg tanpa potongan tara. Ini harus dirasakan manfaatnya oleh petani,” pungkasnya.***
