 |
| Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat menghadiri pertemuan dengan seluruh Kepala Desa se Banyuwangi. (Foto: Humas/kab/bwi) |
Banyuwangi Terkini – Di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah pusat, kabar baik datang untuk desa-desa di Banyuwangi. Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tetap utuh alias tidak dipotong. Hal ini disampaikan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam pertemuan bersama seluruh kepala desa se-Banyuwangi, Rabu (16/4/2025).
“Kepala desa harus bersyukur. DD dan ADD-nya tidak dipotong. Jadi tolong anggaranya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan jalan, sosial, dan lainnya,” kata Ipuk.
Di Banyuwangi, setiap desa menerima anggaran DD dan ADD yang besarannya berbeda. Rata-rata Dana Desa (DD) berkisar antara Rp 750 juta hingga Rp 2,28 miliar, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) antara Rp 749 juta hingga Rp 1,12 miliar.
Tercatat, Desa Tembokrejo menerima DD tertinggi sebesar Rp 2,28 miliar, sementara DD terendah ada di Desa Kenjo sebesar Rp 777 juta. Untuk ADD, Desa Tamansari mendapat yang tertinggi yakni Rp 1,12 miliar, dan terendah di Desa Gitik sebesar Rp 749 juta.
Jika dijumlah, rata-rata desa menerima antara Rp 1,6 miliar hingga mendekati Rp 3 miliar tiap tahun. Menurut Ipuk, angka ini cukup besar jika dikelola dengan inovatif dan transparan.
Dengan anggaran yang tetap besar, Ipuk menekankan pentingnya peran desa sebagai motor pembangunan. Terlebih, sejumlah kewenangan kini telah diserahkan kepada desa, seperti penanganan anak putus sekolah, warga miskin sakit, hingga program bedah rumah.
“Jadi kalau ada warga miskin sakit, anak tidak bisa sekolah, dan lainnya, seharusnya sudah tidak lagi ditujukan pada bupati. Tetapi pada desa, karena kewenangan telah diserahkan pada desa,” tegasnya.
Bupati perempuan pertama di Banyuwangi itu juga mengajak para kades untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah demi implementasi program-program yang berdampak nyata.
“Kepala desa merupakan mitra strategis dan ujung tombak dalam kesuksesan implementasi program dan kebijakan dari pemerintah daerah,” imbuh Ipuk.
Dalam kesempatan itu, Ipuk juga menyoroti pentingnya dukungan desa terhadap berbagai program pemerintah pusat yang dijalankan di daerah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan.
“Terima kasih kepada para kades yang telah bekerja keras menggali potensi desanya masing-masing. Baik itu di bidang pertanian, perikanan dan pariwisata. Mari kita perkuat upaya untuk memajukan desa,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, jajaran Kepala OPD Banyuwangi, serta perwakilan asosiasi kepala desa seperti Ketua Askab Budiharto dan Ketua Apdesi Banyuwangi Andrik Tri Waluyo.***
