 |
| Menteri Sosial Saifullah Yusuf, saat berkunjung ke Banyuwangi. (Foto: humas/kab/bwi) |
Banyuwangi Terkini – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan harapannya agar Kabupaten Banyuwangi menjadi pelopor pelaksanaan Sekolah Rakyat, program pendidikan unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Gus Ipul dalam pertemuan bersama pilar-pilar sosial di Pendopo Shaba Swagata Blambangan, Banyuwangi, Jumat (18/4/2025).
“Saya berharap Banyuwangi bisa menjadi pelopor dari Sekolah Rakyat ini,” ujar Gus Ipul.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin, terutama yang berada di dua desil terendah menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini dirancang untuk anak usia SD hingga SMA, dan menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan secara sistemik.
“Nanti siswanya berasal dari warga yang berada di desile satu (miskin ekstrim) dan desile dua (miskin),” terangnya.
Dengan keberhasilan menurunkan angka kemiskinan dari 7,34 persen (2023) menjadi 6,54 persen (2024), Banyuwangi dinilai sebagai daerah yang memiliki rekam jejak kuat dalam pengentasan kemiskinan.
“Banyuwangi ini kinerjanya cukup bagus, termasuk daerah dengan penurunan kemiskinannya yang tinggi. Karena itu kami berharap Banyuwangi bisa menjadi daerah pelopor Sekolah Rakyat. Ke depan dengan adanya sekolah ini harapnnya penurunan kemiskinan bisa lebih tinggi lagi,” tambahnya.
Gus Ipul menjelaskan, pelaksanaan Sekolah Rakyat akan melibatkan lintas kementerian. Kementerian PUPR bertugas menyiapkan infrastruktur, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menangani rekrutmen guru, sedangkan Kementerian Sosial menangani rekrutmen siswa. Peran pemerintah daerah juga sangat penting, khususnya dalam pengusulan siswa, guru, serta penyediaan fasilitas awal.
“Jadi Bupati mengusulkan siswa dan gurunya. Karena itu kami membutuhkan dukungan kepala daerah,” tegas Gus Ipul.
Bupati Ipuk Fiestiandani menyatakan Banyuwangi siap menjalankan program Sekolah Rakyat. Bahkan beberapa aset daerah telah diusulkan sebagai lokasi sekolah.
“Kita telah mengusulkan Rumah Susun di Kalipuro atau Balai Diklat di Licin yang akan diproyeksikan sebagai Sekolah Rakyat. Tinggal menunggu verifikasi dari kementerian,” terang Ipuk.
Tak hanya fasilitas, Ipuk juga menyebut kesiapan sumber daya manusia. Pemerintah daerah siap mengalokasikan tenaga pengajar dari unsur PNS dan PPPK yang telah melalui proses seleksi kementerian.
“Untuk guru dan tenaga pendidiknya juga sama. Kita siap untuk mengalokasikan tenaga dari unsur PNS atau PPPK yang tentunya telah diseleksi oleh kementerian,” ujarnya.
Ipuk optimis jika Sekolah Rakyat bisa diterapkan di tahun ajaran mendatang. “Insyaallah kalau dilihat persiapannya bisa dimulai tahun ajaran ini,” pungkasnya.***
